Wakil Presiden RI membuka secara resmi Seminar Ekonomi Syari’ah

Matur|pa.maninjau.go.id

Seminar Ekonomi Syari’ah (06/08) dengan tema “Penguatan dan Penegakan Hukum Ekonomi Syari’ah yang berkeadilan di Indonesia” dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Presiden RI Prof. Dr. K.H Ma’ruf Amin  yang di ikuti oleh Pegawai Pengadilan Agama Maninjau secara virtual dengan Aplikasi Zoom Meeting.

Rabu, 26 Agustus 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) MARI bekerjsama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengadakan seminar nasional secara virtual dengan tema Penguatan & Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Yang Berkeadilan di Indonesia

Seminar ini menghadirkan para pembicara yaitu Wakil Presiden RI/Ketua Dewan Syariah Nasional, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung RI 2012-2020, Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Amran Suadi, S.H., M.M., M.Hum., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional, Prof. Dr. Jaih Mubarok, S.E., S.H., M.Ag. dan dari Otoritas Jasa Keuangan, Dr. Setiawan Budi Utomo.

Ketua Mahkamah Agung RI sebagai pembicara utama menyampaikan beberapa hal penting terkait kebijakan Mahkamah Agung dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan iklim kemudahan berusaha, termasuk di bidang ekonomi syariah. Sepanjang 2019 Mahkamah Agung melalui Kelompok Kerja telah melakukan berbagai reformasi terkait dengan kemudahan berusaha, antara lainPertama, penyempurnaan kerangka hukum pengadilan elektronikmelalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan Perma Nomor 3 Tahun 2018, Kedua, Pengesahan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Prosedur Gugatan Sederhana. Ketiga, Pelatihan yang mendukung Kemudahan Berusaha.

Dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses kemudahan berusaha dan berinvestasi. Ia juga menyampaikan dampak dari kebijakan Mahkamah Agung tersebut dalam sambutannya, “Para hakim peradilan agama juga memiliki peran yang penting dalam mendorong kemudahan berusaha di sektor ekonomi syariah. Terbukti, dari 308 perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Hakim pengadilan tingkat pertama pada tahun 2019, 168 perkara atau 54,54 % di antaranya diajukan dalam bentuk gugatan sederhana.

Angka ini menunjukkan bahwa mekanisme yang dibentuk sebagai sarana yang ramah bagi para pelaku bisnis ini telah disambut baik di lapangan ekonomi syariah. Dan yang lebih membanggakan, dari 168 perkara gugatan sederhana ekonomi syariah tersebut, 91,38% di antaranya dapat diselesaikan kurang dari 25 hari.”

Dalam sambutannya, Dirjen Badilag sebagai ketua panitia penyelenggara menyampaikan Kegiatan seminar ini terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia-Ditjen Badan Peradilan Agamadengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dengan maksud untuk : 1. Meningkatkan kapasitas para hakim peradilan agama dalam mengadili sengketa ekonomi syariah;2. Menyamakan persepsi atas penerapan hukum ekonomi syariah; 3. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia;4. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ;dan 5. Mensosialisasikan ekonomi syariah dan prospek penerapan hukum kepailitan syariah di Indonesia.

(*Foto data dari Web Badilag)

(NS.Fordilag.Sumbar)