Badilag | Badan Peradilan Agama
- Pemberitahuan Usul Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2025
- Undangan Peluncuran Scoping Study Terkait Pemenuhan Nafkah Mantan Istri dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia
- Pengumuman Hasil Seleksi Calon Panitera Pengganti (CPP) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Tahun 2024
- Pengumuman Hasil Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama Secara Daring Zona 2 Tanggal 21 November 2024
- Himbauan Ketua Mahkamah untuk 4 (empat) Lingkungan Peradilan
Galeri Video PA Maninjau
Video Alih Bahasa :
Video Lainnya :
Mahkamah Agung Pengumuman | Index Berita MA
- Pengumuman Tentang Materi Soal Kompetensi Teknis Dengan Cat Seleksi Pengadaan Pppk Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Ta 2024
- Pembentukan Panitia Daerah
- Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bagi Eks Tenaga Honorer Kategori Ii (eks Thk-ii) Dan Tenaga Non Asn Yang Terdaftar Dalam Pangkalan Data (database) Bkn Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Tahun Anggaran 2024
- Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Non Asn Yang Aktif Bekerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2024
Tab Posbakum dll
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
