Masa Magang Usai, PA Maninjau Lepas 17 Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang
Matur | pa-maninjau.go.id
Matur – Masa magang telah usai, Pengadilan Agama Maninjau melepas Mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang telah menyelesaikan praktek Peradilan di PA Maninjau pada Jum’at (28/10). Sebanyak tujuh belas (17) Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang telah menyelesaikan masa magangnya selama1 Bulan sejak 3 Oktober s.d 28 Oktober 2022. Bertempat di Ruang Media Center, Ketua PA Maninjau, Darda Arsito, S.H.I., M.H. didampingi Ade Ahmad Hanif, S.H.I, (Wakil ketua), Hakim M. Yanis Saputra, S.H.I., (Hakim), Afkar, S.H (Panitera), dan Drs. Yultra Yunaidi (Sekretaris) turut hadir dalam acara pelepasan tersebut.
“Semoga ilmu yang didapatkan selama magang di PA Maninjau dapat bermanfaat. Jangan pernah puas untuk sebuah ilmu dan tetap belajar, tetap semangat dan senantiasa untuk tetap jaga silaturrahmi dengan keluarga besar PA Maninjau” ungkap Ketua PA Maninjau dalam sambutannya.
Beliau memberikan apresiasi kepada mahasiswa dengan tiga peringkat terbaik. Juga kepada seluruh mahasiswa magang tanpa terkecuali karena telah melaksanakan tugas selama magang dengan baik.
“Untuk waktu yang singkat dengan cerita yang panjang, Bangga ditempatkan PL disini, dan ditemukan orang-orang yang luar biasa. Ketika rasa persaudaraan dan kekeluargaan begitu melekat, tidak ada kata perbedaan. Terima kasih untuk ilmu dan pengalaman, sungguh tak ada keluhan melainkan hanya berjuta pujian yang mampu diungkapkan” ungkap salah seorang mahasiswa magang dalam kesan magangnya selama di PA Maninjau.
Sukses selalu untuk seluruh mahasiswa magang UIN Imam Bonjol Padang. (al)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Hai Saya Asisten Virtual PTSP Pa Maninjau 
