19 Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang Praktek Peradilan di PA Maninjau
Matur | www.pa-maninjau.go.id
Setiap tahunnya selalu Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (UIN IB Padang) mengirimkan Mahasiswa Praktek Peradilan Lapangan (PPL). Kali ini sebanyak 19 orang Mahasiswa diserahkan oleh Dosen Pembimbing kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk belajar tentang Peradilan di Pengadilan Agama Maninjau.
Acara Serah terima di mulai pada jam 10.30 WIB (14/01) dibuka oleh Drs. Mawardi (Panitera PA Maninjau) dihadiri oleh Dosen Pembimbing, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris PA Maninjau, Pejabat Fungsional serta Struktural, Staf dan Mahasiswa PPL UIN IB Padang.
Dosen pembimbing PPL UIN IB Padang M. Yenis, S.H., M.Pd., M.H., mengatakan bahwa selama masa PPL berlangsung baik dalam kehadiran, akhlak serta keaktifan adalah hak dari Pengadilan Agama Maninjau untuk memberikan penilaian kepada seluruh Mahasiswa. Dengan masa PPL yang singkat selama 1 Bulan, diharapkan Mahasiswa lebih aktif menimba ilmu.
(Acara Penerimaan Mahasiswa PPL UIN IB Padang)
Senada dengan itu Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I (Wakil Ketua PA Maninjau) mengatakan dalam kata sambutannya bahwa seluruh Mahasiswa diharapkan untuk menyesuikan diri dengan para Pegawai. Jam masuk, istirahat serta pulang Mahasiswa sama dengan Pegawai.
Ahsan Dawi menambahkan dengan masa PPL yang sebentar diharapkan seluruh Mahasiswa dapat menimba ilmu tentang Peradilan dan membandingkan teori yang didapat di bangku kuliah dengan praktek di pengadilan. Mahasiswa akan dibimbing oleh Hakim yang berpengalaman seperti Fajri, S.Ag dan Syafrul, S.H.I., M.Sy.
(Foto Bersama)
Setelah itu dilanjutkan dengan perkenalan Pegawai dengan Mahasiswa PPL UIN IBPadang.
(NS.FORDILAG.SUMBAR)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Hai Saya Asisten Virtual PTSP Pa Maninjau 
