Tahap Pertama
Pendaftaran perkara Oleh Calon Pemohon/Penggugat secara lisan atau tertulis, dengan syarat-syarat:
- Surat Gugatan Permohonan sebanyak 9 (sembilan ) rangkap
- Foto copy KTP 1 (satu) rangkap
- Kutipan Akta Nikah / Duplikat
- Surat Izin untuk bercerai bagi PNS, TNI, Polri. (bersangkutan/Kuasa*)
Tahap Kedua
- Pembayaran Panjar Biaya Perkara pada Kasir Via Bank
- Penandatanganan SKUM.
- Penyerahan Surat Gugatan / Permohonan oleh Calon Penggugat/Pemohon kepada Kasir, selanjutnya oleh Kasir dibubuhi No.register perkara dan tanggal pendaftaran serta Cap lunas, lalu surat gugatan /permohonan yang telah dibubuhi nomor register tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon/Penggugat satu rangkap, untuk disampaikan oleh Pemohon /Penggugat kepada Meja II
Tahap Ketiga
- Petugas Meja II memasukkan asli surat gugatan/permohonan kedalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat surat yang berhubungan dengan gugatan /permohonan
- Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah terdaftar, dilampiri dengan SKUM rangkap pertama kepada Penggugat/Pemohon.
- Pencatatan Perkara ke dalam buku Induk Register Perkara oleh Petugas Meja II
- Penetapan Majelis Hakim (PMH) oleh Ketua
- Penunjukan Panitera Pengganti (PP), Jurusita Pengganti (JSP) oleh Panitera.
- Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis.
- Pemanggilan para pihak oleh Jurusita Pengganti
Tahap Keempat (Persidangan)
- Mediasi
- Usaha perdamaian oleh Majelis
- Pembacaan surat gugatan / permohonan (Pemeriksaan Pokok Perkara)
- Jawab menjawab
- Pembuktian
- Penyitaan dan sidang di tempat
- Kesimpulan
- Musyawarah majelis
- Putusan
- Pengembalian sisa panjar (kalau ada)
- Publikasi putusan pada Website
Tahap Kelima ke Meja I (Upaya Hukum)
- Verzet / Perlawanan
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
Tahap Keenam (Penyelesaian)
- Eksekusi Putusan
- Ikrar talak (untuk Cerai Talak)
Tahap Ketujuh ke meja III
(Penyelesaian Perkara)
- Pengambilan salinan Putusan
- Pengambilan Akta Cerai
- Pengarsipan Berkas Perkara
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
